ASPEK LEGAL DALAM PELAYANAN KEBIDANAN
BAB I
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar
Belakang
Mutu
pelayanan kebidanan berorientasi pada penerapan kode etik dan standar pelayanan
kebidanan, serta kepuasan yang mengacu pada penerapan semua persyaratan
pelayanan kebidanan. Dari dua dimensi mutu pelayanan kebidanan tersebut, tujuan
akhirnya adlah kepuasaan pasien yang dilayani oleh bidan.
Tiap profesi
pelayanan kesehatan dalam menjalankan tugasnya di suatu institusi mempunyai
batas jelas wewenangnya yang telah disetujui oleh antar profesi dan merupakan
daftar wewenang yang sudah tertulis.
Bidan sebagai
salah satu tenaga kesehatan pemberi pelayanan kepada masyarakat harus
memberikan pelayanan yang terbaik demi mendukung program pemerintah untuk
pembangunan dalam negri, salah satunya dalam aspek kesehatan. Menurut UU No. 23
Tahun 1992 Tentang Kesehatan menjelaskan bahwa tujuan dari pembangunan
kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidaup sehat
bagi setiap warga negara indonesiamelalaui upaya promotif, preventif, kuratif
dan rehabilitatif sebagai upaya peningkatan sumber daya manusia yang
berkualitas.dengan adanya arus globalisasi salah satu focus utama agar mampu
mempunyai daya saing adalah bagaiamana peningkatan kualitas sumber daya
manusia. Kualitas sumber daya manusia dibentuk sejak janin didalam kandugan,
masa kelahiran dan masa bayi serta masa tumbuh kembang balita. Hany asumber
daya manusia yang berkualitas, yang memiliki pengetahuan dankemampuan sehingga
mampu survive dan mampu mengantisipasi perubahan serta mampu bersaing.
Bidan erat
hubungannya dengan penyiapan sumber daya manusia. Karena pelayanan bidan
meliputi kesehatanreproduksi wanita, sejak remaja, masa calon pengantin,masa
hamil, masa persalinan, masa nifas, periode interval, masa klimakterium dan
menoupause serta memantau tumbuh kembang balita serta anak pra sekolah.
Visi
pembangunan kesehatan indonesia sehat
2010 adalah derajat kesehatan yang optimal dengan strategi: paradigma sehat,
profesionlisme, JPKM dan desentralisasi.
B.
Rumusan Masalah
1.
Apa definisi dari aspek legal dalam pelayanan
kebidanan?
2.
Jelaskan otonomi dalam pelayanan
kebidanan?
3.
Jelaskan tahapan legislasi dalam
pelayanan kebidanan?
C.
Tujuan Penulisan
1.
Untuk mengetahui definisi aspek
legal dalam pelayanan kebidanan
2.
Untuk mengetahui otonomi dalam
pelayanan kebidanan
3.
Untuk mengetahui tahapan legislasi
dalam pelayanan kebidanan
BAB II
PEMBAHASAN
A. Definisi
dari Aspek Legal dalam Pelayanan Kebidanan
Pelayanan
menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan membantu melayani apa
yang dibutuhkan oleh seseorang, selanjutnya menurut kamus besar Bahasa
Indonesia, jika dikaitkan dengan masalah kesehatan diartikan pelayanan yang
diterima oleh sesorang dalam hubungannya dengan pencegahan, diagnosis dan
pengobatan suatu gangguan kesehatan tertentu.
Menurut
Pasal 1 UU Kesehatan No: 36 Th. 2009, dalam Ketentuan Umum, terdapat pengertian
pelayanan kesehatan yang lebih mengarahkan pada obyek pelayanan yaitu
pelayanan kesehatan yang ditujukan pada jenis upaya, meliputi upaya
peningkatan (promotif) pencegahan (preventif), pengobatan (kuratif) dan
pemulihan (rehabilitatif).
Pengertian
pelayanan kebidananan yang termuat dalam Kepmenkes. RI Nomor:
369/Menkes/SK/III/2007 tentang standart profesi bidan, Pelayanan Kebidanan
adalah bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang diberikan oleh
bidan yang telah terdaftar (teregister) yang dapat dilakukan secara mandiri,
kolaborasi atau rujukan.
Dari
beberapa pengertian tentang pelayanan kebidanan diatas maka dapat disimpulkan
pelayanan kebidanan adalah kegiatan membantu memenuhi kebutuhan seseorang atau pasien,
oleh bidan, dalam upaya kesehatan (meliputi peningkatan, pencegahan,
pengobatan dan pemulihan) yang sesuai dengan wewenang dan
tanggung jawabnya. Sedangkan kata Legal sendiri berasal dari kata leggal
(bahasa Belanda) yang artinya adalah sah
menurut undang-undang atau menurut kamus Bahasa Indonesia, legal
diartikan sesuai dengan undang-undang atau hukum.
Aspek legal
didefinisakn sebagai studi kelayakan yang mempermasalahkan keabsahan suatu
tindakan ditinjau dari segi hukum yang berlaku di indonesia. Tujuan aspek legal
dalam pelayanan kebidanan adalah dijadikan sebagai suatu persyaratan untuk
melaksanakan praktik bidan perorangan dalam memberikan pelayanan kebidanan
sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan dalam
perundang-undangan serta memberikan kejelasan batas-batas kewenangannya dalam
menjalankan praktik kebidanan. (Ristica & Julianti, 2014)
Dari
pengertian-pengertian diatas maka dapat disimpulkan, pengertian Aspek Legal
dalam Pelayanan Kebidanan adalah penggunaan norma hukum yang telah disahkan
oleh badan yang ditugasi untuk menjadi sumber hukum yang paling utama dan
sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan membantu memenuhi kebutuhan seseorang
atau pasien/kelompok masyarakat oleh Bidan dalam upaya peningkatan, pencegahan,
pengobatan dan pemulihan kesehatan.
B. Otonomi
Bidan dalam Pelayanan
Akuntabilitas bidan dalam praktik kebidanan
merupakan suatu hal yang penting dan dituntun dari suatu profesi, terutama
profesi yang berhubungan dengan keselamatan jiwa manusia, adalah
pertanggungjawaban dan tanggung gugat (accountability)
atas semua tindakan yang dilakukannya. Sehingga semua tindakan yang dilakukan
oleh bidan harus berbasis kompetensi dan didasari suatu evidence based. Akuntabiliti diperkuat dengan satu landasan
hukumyang mengatur batas-batas wewang profesi yang bersangkutan.Dengan adanya legitimasi kewenangan bidan yang lebih
luas, bidan memiliki hak otonomi dan mandiri untuk bertindak secara profesional
yang dilandasi kemampuan berfikir logis dan sistematis serta bertindak sesuai
standar profesi dan etika profesi.
Praktik kebidanan merupakan inti dari berbagai kegiatan bidan dalam
penyelenggaraan upaya kesehatan yang harus terus menerus ditingkatkan mutunya
melalui :
1.
Pendidikan
dan pelatihan berkelanjutan
2.
Penelitian
dalam kebidanan
3.
pengembangan
ilmu dan tehknologi dalam kebidanan
4.
Akreditasi
5.
Sertifikasi
6.
Registrasi
7.
Uji
Kompetensi
8.
Lisensi
C. Legislasi dalam Pelayanan Kebidanan
Legislasi
adalah proses pembuatan undang-undang atau penyempurnaan perangkat hukum yang
sudah ada melalui serangkaian kegiatan sertifikasi (pengaturan kompetensi),
registrasi (pengaturan kewenangan), dan lisensi (pengaturan penyelenggaraan
kewenangan).
Ketetapan
hukum yang mengantur hak dan kewajiban seseorang yang berhubungan erat dengan
tindakan dan pengabdiannya. (IBI)
Rencana yang
sedang dijalankan oleh Ikatan Bidan Indonesia (IBI) sekarang adalah dengan
mengadakan uji kompetensi terhadap para bidan, minimal sekarang para bidan yang
membuka praktek atau memberikan pelayanan kebidanan harus memiliki ijasah
setara D3.
Uji
kompetensi yang dilakukan merupakan syarat wajib sebelum terjun ke dunia kerja.
Uji kompetensi itu sekaligus merupakan alat ukur apakah tenaga kesehatan
tersebut layak bekerja sesuai dengan keahliannya. Mengingat maraknya
sekolah-sekolah ilmu kesehatan yang terus tumbuh setiap tahunnya.
Jika tidak
lulus dalam uji kompetensi, jelas bidan tersebut tidak bisa menjalankan
profesinya. Karena syarat untuk berprofesi adalah memiliki surat izin yang
dikeluarkan setelah lulus uji kompetensi.
Tujuan
legislasi adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap pelayanan
yang telah diberikan. Bentuk perlindungan tersebut adalah meliputi :(Farelya & Nurrobikha, 2015)
1.
Mempertahankan kualitas pelayanan
2.
Memberi kewenangan
3.
Menjamin perlindungan hukum
4.
Meningkatkan profisionalisme
Latar Belakang Sistem Legislasi Tenaga Bidan Indonesia
a.
UUD 1945
Amanat dan
pesan mendasar dan UUD 1945 adalah UUD 1945 upaya pembangunan nasional yaitu
pembangunan disegadan bidang guna kepentingan keselamatan, kebahagiaan dan
kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia secara terarah, terpadu dan
berkesinambungan.
b.
UU No.23 Tahun
1992 Tentang Kesehatan.
Tujuan dan Pembangunan Kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan
kemampuan hidup sehat bagi setiap warga Negara Indonesia melalui upaya
promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif sebagai upaya peningkatan sumber
daya manusia yang berkualitas.
Dengan adanya arus globalisasi salah satu focus utama agar mampu mempunyai
daya saing adalah bagaimana peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia dibentuk sejak janin di dalam kandungan, masa
kelahiran dan masa bayi serta masa tumbuh kembang balita. Hanya sumber daya
manusia yang berkualitas, yang memiliki pengetahuan dan kemampuan sehingga
mampu survive dan mampu mengantisipasi perubahan serta mampu bersaing.
c.
Penyiapan Sumber Daya Manusia.
Karena pertayanan bidan meliputi kesehatan wanita selama kurun kesehatan
reproduksi wanita, sejak remaja, masa calon pengantin, masa hamil, masa
persalinan, masa nifas, periode interval, masa klimakterium dan menopause serta
memantau tumbuh kembang balita serta anak pra sekolah.
d. Visi Misi
Indonesia Sehat 2015
Visi Pembangunan kesehatan Indonesia Sehat 2010 adalah derajat kesehatan
yang optimal dengan strategi: Paradigma sehat, Profesionalisme, JPKM, dan
Desentralisasi.
Aspek legislasi bidan Indonesia adalah melalui tahapan
sebagai berikut:
1.
Sertifikasi
Sertifikasi adalah dokumen penguasaan kompetensi tertentu melalui
kegiatan pendidikan formal maupun non formal (Pendidikan berkelanjutan).
Lembaga pendidikan non formal misalnya organisasi profesi, rumah sakit, LSM
bidang kesehatan yang akreditasinya ditentukan oleh profesi. Sedangkan
sertifikasi dan lembaga non formal adalah berupa sertifikat yang terakreditasi
sesuai standar nasional.
Ada dua bentuk kelulusan, yaitu:
a.
Ijasah merupakan dokumentasi
penguasaan kompetensi tertentu, mempunyai kekuatan hukum atau sesuai peraturan
perundangan yang berlaku dan diperoleh dari pendidikan formal.
b.
Sertifikat adalah dokumen
penguasaan kompetensi tertentu, bisa diperoleh dari kegiatan pendidikan formal
atau pendidikan berkelanjutan maupun lembaga pendidikan non formal yang
akreditasinya ditentukan oleh profesi kesehatan.
Tujuan
sertifikasi antara lain: (Farelya & Nurrobikha, 2015)
a.
Tujuan umum Sertifikasi adalah
sebagai berikut:
Ø Melindungi masyarakat pengguna jasa profesi.
Ø Meningkatkan mutu pelayanan.
Ø Pemerataan dan perluasan jangkauan pelayanan.
b.
Tujuan khusus Sertifikasi adalah
sebagai berikut:
Ø Menyatakan kemampuan pengetahuan, ketrampilan dan perilaku (kompetensi)
tenaga profesi.
Ø Menetapkan kualifikasi dari lingkup kompetensi.
Ø Menyatakan pengetahuan, ketrampilan dan perilaku (kompetensi) pendidikan
tambahan tenaga profesi.
Ø Menetapkan kualifikasi, tingkat dan lingkup pendidikan tambahan tenaga
profesi.
Ø Memenuhi syarat untuk mendapat nomor registrasi.
2. Registrasi
Registrasi
adalah sebuah proses dimana seorang tenaga profesi harus mendaftarkan dirinya
pada suatu badan tertentu secara periodic guna mendapatkan kewenangan dan hak
untuk melakukan tindakan profesionalnya setelah memenuhi syarat-syarat tertentu
yang ditetapkan oleh badan tesebut.
Registrasi bidan
adalah proses pendaftaran, pendokumentasian dan pengakuan terhadap bidan,
setelah dinyatakan memenuhi minimal kopetensi inti atau standar penampilan
minimal yang ditetapkan, sehingga secara fisik dan mental mampu melaksanakan
praktik profesinya. (Registrasi menurut keputusan menteri kesehatan republik
indonesia nomor 900/MENKES/SK/VII/2002)
Dengan
teregistrasinya seorang tenaga profesi, maka akan mendapatkan haknya untuk ijin
praktik ( lisensi ) setelah memenuhi beberapa persyaratan administrasi untuk
lisensi. Tujuan dilakukannya registrasi antara lain:
a.
Meningkatkan keemampuan tenaga
profesi dalam mengadopsi kemajuan ilmu pengetahuan dan tehnologi yang
berkembang pesat.
b.
Meningkatkan mekanisme yang obyektif
dan komprehensif dalam penyelesaian kasus mal praktik.
c.
Mendata jumlah dan kategori
melakukan praktik
Alur proses
regisrtasi dalam praktek kebidanan adalah sebagai berikut, bidan yang baru
lulus mengajukan permohonan dan mengirimkan kelengkapan registrasi kepada
kepala Dinas Kesehatan Propinsi dimana institusi pendidikan berada guna memperoleh
SIB ( surat ijin bidan ) selambat-lambatnya satu bulan setelah menerima Ijasah
bidan. Kelengkapan registrasi menurut Kepmenkes No. 900/Menkes/SK/VII/2002
adalah meliputi: fotokopi ijasah bidan, fotokopi transkrip nilai akademik,
surat keterangan sehat dari dokter, pas foto sebanyak 2 lembar.
SIB berlaku
selama 5 tahun dan dapat diperbaharui, serta merupakan dasar untuk penerbitan
lisensi praktik kebidanan atau SIPB (surat ijin praktik bidan). SIB tidak
berlaku lagi karena: dicabut atas dasas ketentuan perundang-undangan yang
berlaku, habis masa berlakunya dan tidak mendaftar ulang, dan atas permintaan
sendiri.
3. Lisensi
Lisensi adalah proses administrasi yang dilakukan oleh pemerintah atau
yang berwenang berupa surat ijin praktik yang diberikan kepada tenaga profesi
yang teregistrasi untuk pelayanan mandiri. Lisensi adalah pemberian ijin
praktek sebelum diperkenankan melakukan pekerjaan yang telah ditetapkan IBI.Tujuan
umum lisensi adalah untuk melindungi masyarakat dari pelayan profesi. Tujuan khusus
dari lisensi adalah memberikan kejelasan batas wewenang dan menetapkan sarana
dan prasarana.
Aplikasi Lisensi dalam praktik kebidanan adalah dalam bentuk SIPB
(Surat Ijan Praktik Biadan). SIPB adalah bukti tertulis yang diberikan oleh
Depkes RI kepada tenaga bidan yang menjalankan praktik setelah memenuhi
persyaratan yang ditetapkan. Bidan yang menjalankan praktik harus memiliki
SIPB, yang diperoleh dengan cara mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten atua Kota setempat dengan memenuhi persyaratan sebagai
berikut : fotokopi SIB yang masih berlaku, fotokopi ijasah bidan, surat
persetujuan atasan, surat keterangan sehat dari dokter, rekomendasi dari
organisasi profesi, pas foto.
Rekomendasi yang telah diberikan organisasi profesi setelah terlebih
dahulu dilakukan penilaian kemampuan keilmuan dan keterampilan, kepatuhan
terhadap kode etik serta kesanggupan melakukan praktik bidan. Bentuk penilaian
kemampuan keilmuan dan keterampilan inilah yang diaplikasikan dengan rencana
diselenggarakannya Uji Kompetensi bagi bidan yang mengurus SIPB atau lisensi.
SIPB berlaku sepanjang SIB belum habis masa berlakunya dan dapat diperbaharui
kembali. (Farelya & Nurrobikha, 2015)
BAB III
PENUTUP
B. Kesimpulan
Aspek Legal dalam
Pelayanan Kebidanan adalah penggunaan norma hukum yang telah disahkan
oleh badan yang ditugasi untuk menjadi sumber hukum yang paling utama dan
sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan membantu memenuhi kebutuhan seseorang
atau pasien/kelompok masyarakat oleh Bidan dalam upaya peningkatan, pencegahan,
pengobatan dan pemulihan kesehatan. Aspek legal dalam pelayanan kebidanan
meliputi legislasi, registrasi, dan lisensi serta sertifikasi
Setelah mempelajari aspek legal
dan legislasi dalam pelayanan kebidanan kami sebagian penulis menyimpulkan
bahwa setiap bidan dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari senantiasa
menghayati dan mengamalkan kode etik bidan Indonesia, dengan aspek legal dan
legislasi dalam pelayanan kebidanan.
C. Saran
Sebagai bidan kita harus memperhatikan ,menghayati
dan mengamalkan aspek legal dalam praktek kebidanan agar nantinya tidak terjadi
pelanggaran dan dapat menjalankan tugas kita sesuai peraturan pemerintah
ataupun standar praktek kebidanan.
Farelya, G., & Nurrobikha. (2015). Etikolegal dalam
Pelayanan Kebidanan. Yogyakarta: Deepublish.
Ristica, O. D., & Julianti, W. (2014). Prinsip Etika
dan Moralitas dalam Pelayanan Kebidanan. Yogyakarta: Deepublish.
Blognya sangat membantu. Terima kasih
BalasHapus👍👍👍 terimakasih sangat membantu
BalasHapusTERIMAKASIH SANGAT MEMBANTU SEKALI
BalasHapus